Gubernur Al Haris Dorong Optimalisasi PI 10% Demi Pembangunan Jambi

Gubernur Jambi Al Haris bersama anggota Panja Migas Komisi XII DPR RI saat pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, membahas optimalisasi PI 10 persen sektor migas.

📰Gubernur Al Haris Terima Kunker Panja Migas Komisi XII DPR RI

NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (1/10/2025) siang.

Rombongan Panja Migas yang hadir antara lain Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami, dan Ratna Juwita.

Dorongan Realisasi PI 10 Persen untuk Jambi

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor migas merupakan salah satu sumber daya unggulan yang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jambi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan DPR RI atas kebijakan Participating Interest (PI) 10 persen, dan berharap agar realisasinya segera terwujud.

“Atas nama Provinsi Jambi, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap PI 10 persen dalam pengelolaan blok migas. Kami berharap proses ini bisa segera terealisasi agar membantu pembiayaan pembangunan daerah, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menambahkan, dukungan Panja Migas DPR RI sangat penting untuk mengakselerasi proses PI 10 persen, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jambi.

Program Strategis untuk Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sejumlah program prioritas.

Di antaranya, program bedah rumah bagi 15.000 warga miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota, bantuan Rp5 juta bagi setiap ibu rumah tangga penerima manfaat, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
“Pemerintah membantu bedah rumah bagi 15.000 orang miskin ekstrem, memberikan bantuan Rp5 juta untuk setiap rumah tangga, dan beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka hingga tingkat S1,” jelasnya.

Al Haris menambahkan, daerah dengan kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) membutuhkan dukungan modal yang besar karena akses ekonomi sulit dan harga kebutuhan pokok tinggi. “Kalau tidak ada dukungan dana dari PI atau sumber lain, sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah 3T,” tegasnya.

Data DBH Migas dan Dukungan DPR RI

Gubernur juga memaparkan bahwa hingga Agustus 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Jambi baru mencapai Rp111 miliar, ditambah dengan royalti dan landrent sebesar Rp61 miliar.
Enam wilayah kerja migas aktif di Jambi mencakup Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung, dan Kenanga.

“Daerah serius memperjuangkan PI 10 persen. Sekarang tinggal menunggu pembagian wilayah agar adil. Kami sangat berharap dukungan dari Komisi XII DPR RI agar perjuangan ini berhasil,” ujar Al Haris.

Sinergi Pusat dan Daerah Dorong Transparansi Migas

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menyebutkan bahwa kunker Panja Migas DPR RI menjadi forum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan para pemangku kepentingan. Tujuannya, merumuskan kebijakan pengelolaan migas yang transparan, adil, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jambi.

“Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh stakeholder, kami optimis Jambi dapat mempercepat pembangunan, menekan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata,” pungkasnya.

DPR Dorong Kepedulian Lingkungan dan UMKM

Sementara itu, Ketua Rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan, terutama dalam menekan emisi karbon melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

“Kami ingin KKKS menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan dan penurunan emisi karbon,” ujar Putri Zulhas.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan KKKS harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk melalui program tanggung jawab sosial (CSR) berupa beasiswa pendidikan, perbaikan fasilitas umum, dan pemberdayaan UMKM lokal.

(Diskominfo Provinsi Jambi/Monicha, Pinkan, Agus/Foto: Arif/Video: Patra)