Sekda Karawang Tegaskan: Tak Ada Kenaikan Biaya Pelayanan Publik Meski Keuangan Daerah Tertekan
- account_circle Ahmad Zidin
- calendar_month Kam, 6 Nov 2025
- visibility 114
NEWS PUBLIK, KARAWANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memastikan tidak akan menaikkan biaya pelayanan publik dalam bentuk apa pun, meskipun saat ini keuangan daerah tengah menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, usai rapat pembahasan bersama Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando) mengenai kondisi fiskal daerah dan upaya menjaga stabilitas pelayanan publik.
“Kondisi keuangan daerah memang berat, tapi kami sepakat tidak ada kenaikan biaya pelayanan kepada masyarakat. Kita semua paham, ekonomi warga sedang tidak mudah,” ujar Asep Aang, Rabu (5/11/2025).
Pendapatan Daerah Turun, Pelayanan Harus Tetap Jalan
Menurut Asep Aang, penurunan dana transfer pusat turut berdampak pada capaian pendapatan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Karawang. Meski demikian, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat.
“Banyak daerah belum mencapai target pendapatan karena transfer pusat berkurang. Tapi prinsipnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan dirasakan langsung, tanpa ada tambahan biaya,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan pajak maupun retribusi daerah dalam waktu dekat. Evaluasi kebijakan tetap dilakukan secara berkala, namun fokus utama adalah menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kita sudah sepakat, ke depan tidak ada kenaikan. Evaluasi tetap dilakukan sesuai mekanisme, tapi intinya tidak ada beban tambahan bagi masyarakat,” jelasnya.
PAD Jadi Tumpuan, Efisiensi Jadi Pilihan
Lebih lanjut, Sekda Asep Aang mengingatkan bahwa berkurangnya dana transfer pusat membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Meski begitu, kebijakan fiskal tetap harus berpihak pada masyarakat dengan prinsip keadilan sosial.
“PAD kita banyak dari pajak. Kalau dinaikkan, masyarakat makin terbebani. Maka kami memilih menyesuaikan program pembangunan agar efisien, tapi tidak mengurangi layanan di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” pungkasnya.
- Penulis: Ahmad Zidin
- Editor: NEWS PUBLIK
