Breaking News
Trending Tags

Bupati Hurmin Ingatkan Kepala OPD untuk Bekerja Maksimal

  • account_circle SYARIFAH
  • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
  • print Cetak

Bupati Hurmin Ingatkan Kepala OPD untuk Bekerja Maksimal

NEWS PUBLIK | Sarolangun – Bupati Sarolangun H. Hurmin memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Peringatan tersebut ditujukan kepada para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, hingga para Camat agar tetap fokus menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar pada Senin (23/02/2026) di Aula Bappeda Sarolangun.

Soroti Fenomena Pejabat Minta Pindah Posisi

Dalam forum tersebut, Bupati Hurmin mengaku mencermati adanya fenomena sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan permintaan untuk pindah jabatan menjadi Asisten atau Staf Ahli.

Menurutnya, alasan yang kerap disampaikan adalah keterbatasan anggaran OPD serta kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin ketat.

Namun, Bupati Hurmin menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi dasar bagi seorang pejabat untuk menghindari tanggung jawab kepemimpinan.

Kita tidak dipilih masyarakat untuk mencari posisi yang aman. Masyarakat menunggu kerja, keberpihakan, dan solusi. Kalau merasa tidak sanggup memikul amanah dengan sungguh-sungguh, silakan mundur secara terhormat. Jangan jabatan mau, kerja setengah-setengah,” tegas Hurmin.

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Tempat Nyaman

Bupati Hurmin menegaskan bahwa jabatan sebagai Kepala OPD bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan pribadi. Ia menilai jabatan tersebut merupakan amanah yang diberikan rakyat melalui pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran justru menjadi ujian bagi kualitas kepemimpinan seorang pejabat.

Situasi tersebut membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, kreativitas, serta tanggung jawab penuh dalam mengelola program pembangunan.

Tidak pantas jika ketika anggaran kecil memilih mundur, tetapi ketika anggaran baik ingin kembali memimpin. Itu bukan sikap ksatria dan bukan cerminan pengabdian,” ujarnya.

Forum RKPD Jadi Momentum Penegasan Komitmen

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hurmin juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah pada tahun 2027 masih tidak mudah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun membutuhkan pejabat yang benar-benar siap bekerja untuk masyarakat.

Ia menegaskan bahwa forum RKPD tidak hanya menjadi agenda perencanaan pembangunan tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan publik.

Menurutnya, pemerintah daerah hanya membutuhkan pejabat yang siap bekerja total, setia pada tanggung jawab, dan berpihak kepada masyarakat.

Jabatan bisa datang dan pergi. Tapi integritas dan pengabdian akan selalu diingat oleh rakyat,” tutup Hurmin.

  • Penulis: SYARIFAH

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Jambi Perkuat Reformasi Birokrasi, Wamen PAN-RB: Birokrasi Harus Adaptif dan Responsif

    Pemprov Jambi Perkuat Reformasi Birokrasi, Wamen PAN-RB: Birokrasi Harus Adaptif dan Responsif

    • 0Komentar

    📰 Pemprov Jambi Perkuat Reformasi Birokrasi, Wamen PAN-RB: Birokrasi Harus Adaptif dan Responsif NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Republik Indonesia, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Purwadi Arianto, M.Si, dalam rangka memperkuat peningkatan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan […]

  • Wagub Sani Tegaskan Dukungan Petani Lokal Jambi

    Wagub Sani Tegaskan Dukungan Petani Lokal Jambi

    • 0Komentar

    📰 Wagub Sani Dukung Kedaulatan Pangan di Kongres V SPI NEWS PUBLIK, Kota Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) — Kongres ke-V Serikat Petani Indonesia (SPI) resmi digelar di Provinsi Jambi sebagai langkah strategis meneguhkan perjuangan petani dalam mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan nasional. Pembukaan kongres yang dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025 di Asrama Haji […]

  • Sidang vonis Begawan Kamto kasus korupsi kredit BNI PT PAL di Pengadilan Tipikor Jambi

    Komisaris Utama PT PAL Begawan Kamto Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Kredit BNI Rp105 Miliar

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | JAMBI – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa Begawan Kamto selaku Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari Bank Negara Indonesia (BNI), Rabu (20/5/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim […]

  • Safari Ramadhan dan Tarawih Keliling di Kecamatan Pedes

    Safari Ramadhan dan Tarawih Keliling di Kecamatan Pedes

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | Karawang – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani menghadiri kegiatan Safari Ramadhan Tarawih Keliling di Masjid Darussalam, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, pada Selasa (24/2/2026). Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong masyarakat Kecamatan Pedes. “Membangun Karawang tidak bisa hanya oleh pemerintah saja, harus bersama-sama. Seperti shalat berjamaah, kalau imamnya sudah […]

  • P3-TGAI: Program Strategis Jaga Ketahanan Pangan, Dukungan Publik Menguat

    P3-TGAI: Program Strategis Jaga Ketahanan Pangan, Dukungan Publik Menguat

    • 0Komentar

    📰 Program Irigasi P3-TGAI, Harapan Baru Petani Kerinci dan Sungai Penuh NEWS PUBLIK, Kerinci – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) terus digencarkan pemerintah sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional. Program ini dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga kelompok petani dalam memperkuat jaringan […]

  • RDP DPRD Karawang Bongkar Dugaan Mafia PMI Ilegal dan Indikasi TPPO, LBH: Negara Jangan Hanya Sibuk Pulangkan Korban

    RDP DPRD Karawang Bongkar Dugaan Mafia PMI Ilegal dan Indikasi TPPO, LBH: Negara Jangan Hanya Sibuk Pulangkan Korban

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | KARAWANG – Dugaan praktik ilegal perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Senin (25/5/2026). Sejumlah lembaga bantuan hukum secara terbuka menyoroti maraknya perekrutan PMI nonprosedural yang diduga masih bebas bergerak di tengah lemahnya pengawasan […]

expand_less