Kades Pungkoilu Membantah Dugaan Selingkuh, Sebut Ini Isu Politik Menjelang Pilkades

NEWS PUBLIK | SULAWESI TENGAH, Morowali – Kades Pungkoilu Membantah Dugaan Selingkuh yang sempat mencuat di tengah masyarakat Desa Pungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Isu tersebut disebut sebagai bagian dari dinamika politik yang menghangat menjelang pemilihan kepala desa.

Situasi di desa tersebut sebelumnya diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Desa Pungkoilu Bersatu (Gempur). Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan desa, termasuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal.

Aksi itu digelar pada Jumat, 27 Maret 2026, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan aksi damai yang dilayangkan ke Polres Morowali.

Kades Pungkoilu Membantah Dugaan Selingkuh, Sebut Hanya Salah Paham

Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Desa Pungkoilu, Alimudin Mahmud, memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. Dalam pesan suara yang disampaikan, ia membantah keras tudingan perselingkuhan yang menyeret namanya secara pribadi.

Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang kemudian diketahui oleh istri kepala desa.

Ia menjelaskan bahwa pihak perempuan yang dikaitkan dalam isu tersebut merupakan orang yang sudah dianggap sebagai keluarga dekat.

“Awalnya hanya chat di WhatsApp yang didapat ibu kades. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kami anggap keluarga dekat,” ujar Alimudin.

Ia juga menambahkan bahwa perempuan tersebut kerap dilibatkan dalam kegiatan desa, khususnya dalam urusan konsumsi pada berbagai acara masyarakat, yang sifatnya lebih kepada pekerjaan pribadi.

Persoalan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Lebih lanjut, Alimudin Mahmud menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia menyebut bahwa dirinya bersama istri, serta pasangan suami-istri yang dikaitkan dalam isu tersebut telah melakukan komunikasi langsung untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi.

“Ibu kades menilai perlu diselesaikan secara kekeluargaan, dan langkah itu sudah dilakukan antara kami dengan suami dan istri yang dituduhkan. Sehingga masing-masing sudah saling memaafkan dan tidak ada saling keberatan,” jelasnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada persoalan lanjutan terkait isu tersebut, karena telah diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak terkait.

Diduga Bermuatan Politik Jelang Pilkades

Kades Pungkoilu juga menilai bahwa munculnya isu tersebut tidak terlepas dari dinamika politik di desa yang mulai menghangat.

Menurutnya, menjelang pemilihan kepala desa, terdapat oknum-oknum tertentu yang berupaya menjatuhkan dirinya melalui penyebaran isu yang belum tentu kebenarannya.

“Kemungkinan ini bagian dari isu politik yang semakin dekat pemilihan kepala desa, sehingga ada oknum-oknum yang berusaha menjatuhkan saya dengan membuat dugaan fitnah,” tegasnya.

Ia menilai bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mempengaruhi opini publik dan merusak citra dirinya sebagai kepala desa.

Dukungan Masyarakat Menguat, Petisi Tolak Pencopotan Kades

Di tengah isu yang berkembang, Alimudin Mahmud mengklaim bahwa dukungan masyarakat terhadap dirinya justru semakin menguat.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya petisi penolakan terhadap usulan pencopotan kepala desa yang beredar di tengah masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini sudah terdapat sekitar 400 orang warga yang memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan, dan jumlah tersebut disebut masih akan terus bertambah.

“Dibuktikan dengan adanya petisi penolakan masyarakat terhadap usulan pencopotan kades, sehingga warga membuat daftar dukungan kurang lebih 400 orang yang bertanda tangan dan akan terus bertambah,” ungkapnya.

Dukungan tersebut menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada kepemimpinan dirinya di Desa Pungkoilu.

Aksi Unjuk Rasa dan Sorotan terhadap Kinerja BPD

Sebelumnya, aksi unjuk rasa oleh kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Desa Pungkoilu Bersatu (Gempur) juga menjadi bagian dari dinamika yang terjadi di desa tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai persoalan desa, termasuk kinerja BPD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya.

Aksi ini menambah kompleksitas situasi di Desa Pungkoilu, yang kini tidak hanya dihadapkan pada isu personal, tetapi juga persoalan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa.