BPI KPNPA RI Bogor Desak Bupati Evaluasi Program Pohon Bomang
- account_circle Kusnadi Azis
- calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | BOGOR – BPI KPNPA RI Bogor mendesak Bupati Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan penanaman pohon di ruas Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang).
Desakan tersebut muncul setelah sejumlah pohon yang baru ditanam dalam kegiatan penghijauan harus kembali dicabut akibat adanya pekerjaan penggalian jalan di lokasi yang sama.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan koordinasi antarinstansi serta lemahnya perencanaan pembangunan, sehingga program yang seharusnya memberikan manfaat lingkungan justru tidak berjalan optimal.
BPI KPNPA RI Bogor Soroti Lemahnya Perencanaan Program Bomang
Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, mengatakan persoalan tersebut bukan hanya terkait pohon yang dicabut, tetapi menjadi gambaran adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan program pembangunan.
Menurutnya, kejadian seperti itu seharusnya dapat dicegah apabila sejak awal terdapat komunikasi dan pemetaan kegiatan yang baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini bukan sekadar persoalan pohon yang dicabut, tetapi menunjukkan adanya kegagalan dalam proses perencanaan. Kami meminta Bupati Bogor segera melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” ujar Rizwan.
Ia menegaskan evaluasi penting dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemborosan anggaran.
Dana CSR Penghijauan Bomang Diminta Dibuka Transparan
BPI KPNPA RI Bogor juga mempertanyakan efektivitas apabila kegiatan penanaman pohon tersebut menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Rizwan, setiap program yang menggunakan dukungan dana CSR harus memiliki perencanaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jika benar menggunakan dana CSR, maka efektivitas penyalurannya perlu dipastikan. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang justru berakhir sia-sia karena tidak terintegrasi dengan pembangunan lain,” katanya.
Selain itu, BPI KPNPA RI Bogor meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan keterbukaan informasi mengenai sumber pendanaan kegiatan tersebut, baik yang berasal dari APBD maupun CSR.
BPI KPNPA RI Bogor Minta Program Tidak Sekadar Seremoni
Rizwan menilai kegiatan penghijauan tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tanpa perencanaan yang matang.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat memastikan setiap program pembangunan maupun lingkungan berjalan secara efektif, terukur, dan memiliki manfaat nyata.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah program yang dirancang dengan baik, memberi manfaat, dan menggunakan anggaran secara bertanggung jawab. Kami berharap Bupati Bogor mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tutup Rizwan.
- Penulis: Kusnadi Azis
