Terbongkar! Aksi FSBJ di BPK Jambi Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek Batching Plant Rp15,5 Miliar

NEWS PUBLIK | Jambi — Aksi FSBJ di BPK Jambi terkait dugaan proyek batching plant mengguncang perhatian publik setelah Federasi Serikat Buruh Jurnalis (FSBJ) menggelar aksi damai di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, Selasa (21/4/2026).

Aksi FSBJ di BPK Jambi terkait dugaan proyek batching plant ini dipimpin langsung oleh Ketua FSBJ, Doner Gultom, sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan atas sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proyek pembangunan batching plant milik PT Adhipati Bangun Nagara.

Dalam orasinya, Doner mengungkap bahwa proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp15,5 miliar dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Proyek ini berada di bawah pengawasan Satker PJN Wilayah I BPJN IV Jambi serta melibatkan sejumlah konsultan pengawas.

Aksi FSBJ di BPK Jambi Terkait Dugaan Proyek Batching Plant, Soroti Lokasi hingga Administrasi

Dalam aksi FSBJ di BPK Jambi terkait dugaan proyek batching plant, pihaknya mengungkap sejumlah indikasi kejanggalan sejak awal pelaksanaan proyek.

Salah satu sorotan utama adalah keberadaan batching plant yang sebelumnya disebut tidak berada di lokasi proyek. Fasilitas tersebut awalnya disebut berada di kawasan Pal 10, sekitar 20 kilometer dari lokasi proyek di Talang Duku, Simpang III, Desa Kemingking Dalam.

Namun, belakangan batching plant tersebut justru didirikan di area proyek, sehingga memunculkan tanda tanya besar di kalangan FSBJ.

“Ini menjadi perhatian kami, ada apa sebenarnya dengan proyek ini. Kami menduga ada sejumlah pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti secara serius,” tegas Doner Gultom dalam orasinya.

Selain itu, FSBJ juga mempertanyakan berbagai aspek teknis dan administratif. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian standar operasional batching plant, tidak adanya papan informasi proyek yang lengkap, hingga dugaan penggunaan material tanpa bukti administrasi yang jelas.

Soroti Lingkungan dan Hak Pekerja, FSBJ Desak Audit Menyeluruh

Aksi FSBJ di BPK Jambi terkait dugaan proyek batching plant juga menyoroti aspek lingkungan dan ketenagakerjaan yang dinilai bermasalah.

FSBJ mengungkap dugaan penggunaan tanah timbunan tanpa izin resmi yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, mereka juga menyoroti indikasi tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja.

Beberapa poin yang disorot antara lain dugaan tidak adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja serta belum terpenuhinya standar keselamatan kerja atau K3.

Tak hanya itu, FSBJ juga menyinggung rekam jejak perusahaan yang diduga pernah terlibat dalam kasus hukum pada proyek sebelumnya. Hal ini memicu pertanyaan terkait proses penunjukan serta pengawasan proyek oleh instansi terkait.

Dengan berbagai temuan tersebut, FSBJ yang mengaku memiliki 185 media anggota di Provinsi Jambi mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap PT Adhipati Bangun Nagara.

Audit yang diminta mencakup aliran keuangan perusahaan, peran konsultan pengawas, hingga keterlibatan dinas terkait dalam proyek tersebut.

FSBJ juga memberikan peringatan tegas bahwa apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan serta mengangkat persoalan ini secara masif di berbagai media.

BPK Jambi Respons Aspirasi, Tegaskan Independensi Audit

Menanggapi aksi FSBJ di BPK Jambi terkait dugaan proyek batching plant, pihak BPK RI Perwakilan Jambi melalui Kasubag Hukum, Adityari, menyatakan bahwa aspirasi tersebut telah diterima.

“Aksi ini menjadi salah satu masukan bagi kami dalam menentukan objek pemeriksaan. Kami berterima kasih karena ini juga menjadi tambahan data awal sebelum kami melakukan audit,” ujar Adityari.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dalam menentukan objek pemeriksaan, BPK memiliki independensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan, termasuk dampak terhadap laporan keuangan serta besaran anggaran yang terlibat dalam suatu proyek.

“Lebih baik lagi jika ada data tambahan yang bisa memperkuat laporan tersebut,” tambahnya.

Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Kegiatan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Provinsi Jambi.