Entry Meeting BPK RI 2025, Gubernur Al Haris Siap Kawal Transparansi Keuangan

Gubernur Al Haris saat menghadiri Entry Meeting BPK RI Tahun 2025 pada Kamis, 2 April 2026.

NEWS PUBLIK | JAKARTA – Gubernur Al Haris menghadiri Entry Meeting BPK RI sebagai langkah strategis memperkuat transparansi keuangan daerah di Provinsi Jambi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Kamis, 2 April 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh para gubernur serta ketua DPRD provinsi dari seluruh Indonesia. Momentum ini menjadi awal dari rangkaian pemeriksaan keuangan daerah yang bertujuan memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Entry Meeting BPK RI Jadi Awal Pemeriksaan LKPD 2025

Entry meeting BPK RI merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui forum ini, BPK RI menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah secara menyeluruh. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Selain itu, entry meeting ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan profesional.

Komitmen Gubernur Al Haris Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” ujar Al Haris.

Pernyataan tersebut menunjukkan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi proses audit secara terbuka dan profesional, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Peran OPD Kunci Kualitas Laporan Keuangan

Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Ia meminta seluruh jajaran OPD untuk bersikap kooperatif dan responsif terhadap setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan hasil audit dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.

Dengan keterlibatan aktif OPD, diharapkan proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Target Opini Terbaik dan Tingkatkan Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, Al Haris berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali memberikan opini terbaik bagi Provinsi Jambi.

Ia menilai bahwa opini dari BPK RI bukan sekadar penilaian administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri oleh para pimpinan daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah-langkah strategis dalam menghadapi proses pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi kembali menegaskan kesiapannya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.