HiWaDa Kepri Soroti RDP DPRD Batam, Dugaan Maladministrasi Pendidikan Tak Boleh Dibiarkan
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
- print Cetak
Jika dalam pemeriksaan ditemukan persoalan prosedural, kata Erfan, harus ada evaluasi dan langkah sesuai ketentuan hukum.
HiWaDa Kepri juga mendorong pemeriksaan terhadap dokumen penyelenggara, data peserta didik, tenaga pendidik serta pemenuhan standar nasional pendidikan anak usia dini.
Menurut Erfan, verifikasi harus dilakukan secara objektif dan independen agar tidak muncul kesan adanya perlakuan khusus terhadap lembaga tertentu.
“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa sebuah lembaga pendidikan bisa bertahun-tahun beroperasi tanpa kepastian administrasi, lalu seluruh dokumennya selesai hanya dalam waktu yang sangat singkat setelah muncul pengaduan. Ini yang harus dijawab dengan transparansi,” tegasnya.
HiWaDa Kepri Tagih Langkah Nyata DPRD Batam
HiWaDa Kepri meminta Pemerintah Kota Batam melakukan audit administrasi secara menyeluruh terhadap dokumen yang berkaitan dengan legalitas Playgroup Djuwita.
Namun, Erfan menilai evaluasi seharusnya tidak berhenti pada satu lembaga pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah terdapat lembaga lain yang menghadapi persoalan serupa terkait izin operasional, NPSN maupun Dapodik.
“Persoalan ini harus menjadi pintu masuk untuk membersihkan tata kelola pendidikan di Kota Batam. Jangan sampai ada lembaga lain yang mengalami kondisi serupa tetapi luput dari pengawasan,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik, Erfan menegaskan HiWaDa Kepri tidak berada dalam posisi untuk menghakimi pihak tertentu.
Ia menyebut seluruh dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun kami juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh maladministrasi,” katanya.
Jika pemeriksaan resmi nantinya membuktikan adanya pelanggaran yang menyebabkan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tidak terpenuhi, HiWaDa Kepri meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Penulis: Eli/Tim
