HiWaDa Kepri Soroti RDP DPRD Batam, Dugaan Maladministrasi Pendidikan Tak Boleh Dibiarkan
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
- print Cetak
Nasib Siswa Jangan Jadi Korban
Di balik polemik administrasi tersebut, Erfan menegaskan terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni perlindungan terhadap peserta didik.
Ia meminta persoalan legalitas dan tata kelola tidak sampai mengorbankan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan.
“Yang harus dijamin adalah kepastian hukum bagi siswa, legalitas riwayat pendidikannya, dan hak mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. Negara hadir untuk melindungi anak, bukan membiarkan mereka menanggung akibat dari kesalahan tata kelola,” pungkasnya.
HiWaDa Kepri selanjutnya berharap Komisi IV DPRD Kota Batam menyusun rekomendasi yang konkret dan terukur kepada Pemerintah Kota Batam.
Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam RDP tidak berhenti menjadi perdebatan di ruang rapat, tetapi berujung pada pembenahan tata kelola pendidikan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
- Penulis: Eli/Tim
