Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Untuk Mendorong Daya Saing yang Berkelanjutan dan Inklusif
- account_circle M. Novicho
- calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | KARAWANG – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE menerima kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., ME. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintah daerah guna mendorong daya saing yang berkelanjutan dan inklusif.
Kegiatan berlangsung di lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, pada 6 Maret. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan momentum kunjungan untuk melakukan evaluasi sekaligus mempercepat peningkatan kinerja pemerintahan.
Selain Bupati Karawang, sejumlah pejabat daerah turut hadir. Di antaranya Sekretaris Daerah Karawang, para Asisten Sekda, para Staf Ahli, Inspektur Daerah, serta seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Otonomi Daerah Harus Dikerjakan Bersama
Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dijalankan secara individu. Ia menilai keberhasilan kebijakan daerah sangat bergantung pada kerja sama antara kepala daerah, wakil kepala daerah, serta seluruh perangkat pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah membangun sistem kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun sistem tersebut hanya akan berjalan optimal jika semua pihak bekerja secara kolektif.
“Kami membangun sistem, dan sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama secara kolektif agar manfaat otonomi daerah benar-benar dirasakan oleh warga Karawang,” ujar Bupati Aep.
Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menjadi kesempatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat kinerja pemerintahan.
Dirjen Otda Tekankan Soliditas Tim Pemerintahan
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, menegaskan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menilai keberhasilan seorang kepala daerah sangat bergantung pada kekompakan dan soliditas tim pemerintahan yang berada di bawahnya.
Menurutnya, implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah membutuhkan koordinasi yang kuat dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kelurahan.
“Otonomi daerah tidak bisa berdiri sendiri. Ada peran Sekda, kepala OPD, camat, hingga lurah yang secara berjenjang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam merealisasikan kebijakan pusat ke daerah,” jelas Dr. Cheka.
Melalui penguatan tata kelola tersebut, pemerintah berharap daerah mampu meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih inklusif bagi masyarakat.
- Penulis: M. Novicho
