APBD
Nasib P3K Penuh Waktu dan Paruh Waktu Diperjuangkan, Gubernur Al Haris Sampaikan Langsung ke DPR RI
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | JAKARTA – Nasib P3K Penuh Waktu dan Paruh Waktu kembali menjadi perhatian dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, serta kepala daerah se-Indonesia. Dalam forum yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), […]
Ketergantungan Fiskal yang Dilembagakan
- 0Komentar
Ketergantungan Fiskal yang Dilembagakan Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Artikulasi fiskal daerah yang disampaikan Gubernur Jambi Al Haris mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebagai “tulang punggung penerimaan daerah” dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 7 Mei 2026, secara […]
DARI PENATAAN MENUJU VALIDASI: Menguji Desain Fiskal Daerah
- 1Komentar
DARI PENATAAN MENUJU VALIDASI Menguji Desain Fiskal Daerah Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Tulisan sebelumnya menyoroti perlunya menimbang kembali desain fiskal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tulisan ini membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih mendasar. Penataan fiskal […]
Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD
- 1Komentar
Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Dalam perspektif kebijakan ekonomi politik fiscal, terdapat kecenderungan untuk mengalami fiscal illusion, yakni ketika penataan kelembagaan dan penguatan disiplin anggaran dipersepsikan sebagai penyelesaian substantif atas persoalan. Pendekatan ini kerap mengabaikan adanya structural imbalance dalam […]
