regulasi daerah
Perda Ekonomi Kreatif Jambi Diperkuat, DPRD Serap Praktik Terbaik ke Rumah Banjar
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | BANJARBARU – Perda Ekonomi Kreatif Jambi tengah disiapkan DPRD Provinsi Jambi sebagai langkah memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah. Untuk memperkaya substansi regulasi tersebut, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi melakukan studi tiru ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang ekonomi kreatif sejak […]
KKMD Tanjab Barat 2026 Dikukuhkan, Bupati Anwar Sadat Dorong Regulasi Mangrove
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | Tanjab Barat — KKMD Tanjab Barat 2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Anwar Sadat, sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan, yang […]
Strategis! Ranperda DPRD Provinsi Jambi 2026 Dimatangkan Lewat Studi Banding ke DKI
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | JAKARTA – Ranperda DPRD Provinsi Jambi 2026 menjadi fokus utama dalam langkah strategis Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi yang melakukan studi banding ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperdalam substansi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahun 2026 agar lebih adaptif, implementatif, […]
Tenaga Ahli dan Rasionalitas Kebijakan
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Diskursus mengenai peran tenaga ahli dalam pemerintahan daerah kerap berangkat dari pembacaan normatif yang terlalu strukturalistik. Seolah-olah seluruh proses kebijakan publik hanya sah apabila dijalankan secara eksklusif oleh perangkat daerah formal. Cara pandang ini memang lahir dari kehendak menjaga akuntabilitas, namun sering kali […]
