Gubernur Al Haris Tegaskan Perubahan APBD 2025 Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Gubernur Jambi Al Haris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait pandangan fraksi-fraksi atas perubahan APBD 2025.

📰 Gubernur Al Haris Tegaskan Perubahan APBD 2025 Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) — Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/9/2025) pagi.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan, kritik, dan rekomendasi atas usulan perubahan APBD 2025. Catatan tersebut diarahkan agar kebijakan fiskal daerah benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus kepentingan masyarakat.

Al Haris Sambut Positif Pandangan Fraksi

Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian serius DPRD dalam memberikan masukan. Ia menegaskan, semua catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menyempurnakan dokumen perubahan APBD 2025.

“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut menjadi acuan penting untuk menjaga kualitas perencanaan, agar perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Al Haris.

Komitmen Transparansi dan Jawaban Detail

Al Haris memastikan pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dewan. Tujuannya agar tidak ada ruang keraguan dan seluruh pihak memahami arah kebijakan perubahan APBD.

“Kami akan segera menjawab pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan,” tegasnya.

Menurut Al Haris, masukan dari fraksi DPRD adalah bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah. Perhatian legislatif dinilainya sangat positif karena menyentuh seluruh aspek, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah.

Tantangan Pendapatan Daerah

Dalam pandangan umum, beberapa fraksi menyoroti penurunan pendapatan daerah hingga 2,6 persen. Kondisi ini dinilai perlu perhatian khusus agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Al Haris menegaskan bahwa arah kebijakan perubahan anggaran tetap fokus pada prioritas utama, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat paripurna ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Baik eksekutif maupun legislatif berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam mengawal setiap program pembangunan.

“Pertanyaan semua fraksi itu baik, karena menyentuh semua sisi pembangunan daerah. Inilah wujud sinergi untuk memastikan perubahan APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Al Haris.

(Diskominfo Provinsi Jambi/Waaly Arizona/Foto: Agus Supriyanto/Video: Ardi Susianto)