Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur Picu Kekecewaan, Gelombang Baru Disiapkan
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month Ming, 12 Apr 2026
- visibility 64

Dialog AWaSI Jambi dengan Pemkab Tanjab Timur yang digelar pada Kamis (09/04/2026).
NEWS PUBLIK | Tanjung Jabung Timur – Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur yang digelar pada Kamis (09/04/2026) berakhir tanpa hasil konkret setelah massa tidak berhasil bertemu langsung dengan Bupati Tanjung Jabung Timur. Kondisi ini membuat penyampaian tuntutan resmi dari Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi tidak terlaksana sebagaimana direncanakan.
Sejak awal, Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur dirancang sebagai langkah konstitusional untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan, termasuk dugaan perubahan spesifikasi pengadaan kapal nelayan dari 10 Gross Ton (GT) menjadi 16 GT. Namun, situasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan massa aksi.
Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur Gagal Bertemu Bupati
Dalam pelaksanaan Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur, massa mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan harapan dapat berdialog langsung dengan kepala daerah.
Namun, Bupati Tanjung Jabung Timur tidak berada di lokasi atau tidak menemui massa aksi. Hal ini menyebabkan tuntutan yang telah dipersiapkan tidak dapat disampaikan secara resmi di hadapan pihak eksekutif.
Sebagai gantinya, rombongan massa diterima oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten I Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Staf Ahli, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Satpol PP, serta Camat Muara Sabak Barat.
Meskipun telah dilakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah daerah, massa menilai bahwa tujuan utama aksi belum tercapai karena tidak adanya dialog langsung dengan Bupati.

Tuntutan Soal Pengadaan Kapal Nelayan Jadi Sorotan
Dalam Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur, salah satu isu utama yang diangkat adalah dugaan permasalahan dalam perubahan spesifikasi pengadaan kapal nelayan dari 10 GT menjadi 16 GT.
Massa menilai perubahan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi terbuka dari pemerintah daerah guna menghindari potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, AWaSI Jambi juga mendorong transparansi dalam proses pengadaan, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Aksi ini menjadi bagian dari upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh insan pers dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Kekecewaan Massa, Aspirasi Tak Tersampaikan
Koordinator aksi menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya pertemuan langsung dengan Bupati Tanjung Jabung Timur.
Menurutnya, ketidakhadiran kepala daerah dalam momen tersebut menunjukkan kurangnya respons terhadap aspirasi yang ingin disampaikan secara terbuka dan konstitusional.
Akibatnya, poin-poin tuntutan yang telah disiapkan tidak dibacakan secara resmi, sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah belum tersalurkan secara maksimal.
Situasi ini memicu kekecewaan di kalangan massa aksi yang berharap adanya komunikasi langsung sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan.

AWaSI Jambi Siapkan Aksi Lanjutan Lebih Besar
Menanggapi hasil aksi yang dinilai belum memuaskan, Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat.
Ia menyatakan bahwa Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur bukanlah yang terakhir, melainkan langkah awal dalam memperjuangkan aspirasi yang dianggap penting bagi masyarakat.
“Aksi ini bukan yang terakhir. Kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak sampai tuntutan kami benar-benar didengarkan,” tegas perwakilan massa.
Rencana aksi lanjutan tersebut diproyeksikan akan melibatkan jumlah peserta yang lebih besar, sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah memberikan tanggapan serius terhadap tuntutan yang diajukan.
Belum Ada Klarifikasi Resmi dari Pemkab
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait alasan tidak terlaksananya pertemuan antara Bupati dan massa aksi.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan dari AWaSI Jambi agar pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Aksi AWaSI Jambi di Tanjab Timur menjadi cerminan dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyampaian aspirasi dan transparansi kebijakan publik.
Ke depan, diharapkan adanya ruang dialog yang lebih terbuka agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa harus memicu ketegangan di lapangan.
- Penulis: Eli/Tim
