SINERGI MELEMAH! Wartawan Terabaikan Pemkab Labusel Lebih Pilih Baliho dan Tim ITE, Demokrasi Dipertaruhkan

NEWS PUBLIK | Labuhanbatu Selatan — Wartawan terabaikan Pemkab Labusel menjadi sorotan serius di tengah pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, kondisi hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers dinilai mengalami ketimpangan yang memicu tanda tanya besar.

Selama ini, wartawan dikenal sebagai ujung tombak penyebaran informasi publik. Dari perkembangan pembangunan daerah, dinamika sosial, hingga penegakan hukum, seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat melalui kerja jurnalistik yang berjalan tanpa mengenal waktu.

Namun realitas yang terjadi di Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan, justru memperlihatkan kondisi yang berbeda. Alih-alih memperkuat kolaborasi, pemerintah daerah dinilai belum memberikan ruang sinergi yang sehat dan produktif bagi insan pers.

Wartawan Terabaikan Pemkab Labusel, Minim Sinergi dan Ruang Kolaborasi

Fenomena wartawan terabaikan Pemkab Labusel semakin terasa ketika momentum penting seperti Hari Pers Nasional (HPN) tidak dimanfaatkan sebagai ruang membangun hubungan yang lebih erat.

Hari Pers Nasional yang seharusnya menjadi ajang apresiasi sekaligus refleksi bersama antara pemerintah dan insan pers, justru terkesan diabaikan. Tidak terlihat adanya kegiatan yang melibatkan wartawan secara langsung.

Padahal, momentum seperti HPN memiliki nilai strategis dalam memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta menciptakan sinergi antara pemerintah dan media.

Kondisi ini memunculkan persepsi di kalangan jurnalis bahwa keberadaan mereka tidak lagi menjadi prioritas dalam ekosistem komunikasi publik di daerah tersebut.

Lebih Pilih Baliho dan Tim ITE, Anggaran Dipertanyakan

Sorotan tajam muncul ketika pemerintah kabupaten dinilai lebih memilih pendekatan komunikasi melalui baliho dan spanduk yang tersebar di sejumlah titik jalan.

Alih-alih menggelar dialog terbuka atau kegiatan substansial bersama wartawan, langkah ini justru dinilai kurang efektif dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat.

Tidak hanya itu, perhatian juga tertuju pada alokasi anggaran daerah. Pemerintah disebut lebih mengutamakan pembiayaan untuk tim berbasis Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dibandingkan dukungan terhadap aktivitas jurnalistik.

Berdasarkan data yang beredar, anggaran untuk tim ITE mencapai Rp 336.000.000, sementara alokasi untuk wartawan atau jurnalis hanya sebesar Rp 179.755.000.

Perbandingan ini memunculkan pertanyaan besar terkait prioritas kebijakan anggaran, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan peran pers sebagai kontrol sosial.

Ancaman Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Kondisi wartawan terabaikan Pemkab Labusel tidak hanya berdampak pada hubungan kelembagaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di daerah.

Sinergi antara pemerintah dan wartawan sejatinya bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan fundamental dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Tanpa keterlibatan pers yang aktif, independen, dan kritis, pembangunan daerah berisiko kehilangan kontrol sosial yang objektif. Informasi yang disampaikan kepada publik pun berpotensi menjadi tidak seimbang.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat peran pers sangat vital dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Perlu Evaluasi Serius Hubungan Pemkab dan Insan Pers

Situasi yang berkembang di Labuhanbatu Selatan menjadi cerminan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya kemitraan yang akan semakin renggang, tetapi juga kualitas informasi publik yang akan terdampak secara signifikan.

Hari Pers Nasional dan berbagai hari besar lainnya seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat jembatan komunikasi, bukan sekadar simbol melalui baliho atau spanduk.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak dibangun dari tampilan visual semata, melainkan dari keterbukaan informasi, keberanian menyampaikan kebenaran, serta sinergi yang kuat antara pemerintah dan pers.

Demokrasi Sehat Butuh Pers yang Diberdayakan

Wartawan bukan sekadar penyampai informasi, melainkan bagian penting dari sistem demokrasi yang memastikan jalannya pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.

Ketika peran tersebut tidak diberdayakan secara optimal, maka potensi terjadinya ketimpangan informasi akan semakin besar.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk kembali menata hubungan dengan insan pers secara lebih konstruktif dan berkelanjutan.

Langkah ini tidak hanya berdampak pada citra pemerintah, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan kepercayaan publik secara keseluruhan.