BPIKPNPA RI Soroti Reformasi Polri, Kesejahteraan Anggota Jadi Isu Krusial

NEWS PUBLIK | JAKARTA – Reformasi Polri kembali disorot, kali ini terkait kesejahteraan anggota yang dinilai belum menjadi prioritas utama. Ketua Umum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa agenda besar reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terlalu fokus pada aspek struktural dan penegakan hukum, namun belum menyentuh secara serius kondisi kesejahteraan personel di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, yang menyoroti ketimpangan antara tuntutan profesionalisme aparat dengan kondisi kehidupan sebagian anggota Polri yang masih jauh dari kata layak.

Menurutnya, jika reformasi Polri ingin berjalan efektif dan menyeluruh, maka kesejahteraan anggota harus menjadi bagian integral dalam kebijakan reformasi tersebut.

Rahmad Sukendar menilai bahwa selama ini pembahasan reformasi Polri cenderung berorientasi pada pembenahan sistem, struktur organisasi, serta penguatan fungsi penegakan hukum.

Namun di sisi lain, aspek kesejahteraan anggota justru belum mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.

“Reformasi Polri seharusnya tidak hanya bicara soal sistem dan kewenangan, tetapi juga menyentuh aspek mendasar seperti kesejahteraan anggota. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anggota yang hidupnya jauh dari kata layak,” tegas Rahmad.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini banyak terjadi di wilayah, di mana anggota Polri harus menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas kinerja serta integritas aparat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Rahmad menegaskan bahwa kesejahteraan anggota merupakan faktor fundamental dalam membangun institusi kepolisian yang profesional dan berintegritas.

Menurutnya, tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai, sulit untuk mendorong anggota Polri bekerja secara optimal.

Ia menilai bahwa kesejahteraan tidak hanya berdampak pada individu anggota, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

“Jika kebutuhan dasar anggota belum terpenuhi dengan baik, maka akan sulit mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmad juga mempertanyakan komitmen pemerintah dan pimpinan Polri dalam menjadikan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi.

Ia mengingatkan bahwa reformasi yang tidak menyentuh akar persoalan berisiko berjalan timpang dan tidak memberikan dampak signifikan.

BPIKPNPA RI mendorong pemerintah serta pimpinan Polri untuk segera mengambil langkah konkret dengan memasukkan aspek kesejahteraan anggota dalam agenda reformasi secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan di tubuh Polri.

Rahmad mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan, mulai dari peningkatan gaji, pemberian tunjangan yang layak, hingga penyediaan fasilitas pendukung bagi anggota di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita ingin Polri yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tapi bagaimana itu bisa terwujud jika anggota di bawah masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” lanjutnya.

Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan anggota bukan hanya penting bagi internal institusi, tetapi juga berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Rahmad Sukendar menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota Polri merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting.

Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, anggota Polri diharapkan dapat bekerja lebih profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Ia juga menilai bahwa langkah ini akan memperkuat citra Polri di mata publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Jika kesejahteraan anggota diperhatikan, maka dampaknya akan langsung terasa pada kinerja dan profesionalisme. Ini adalah investasi penting bagi masa depan Polri,” pungkasnya.

Isu kesejahteraan anggota Polri kini menjadi salah satu topik krusial dalam diskursus reformasi institusi kepolisian, yang diharapkan dapat segera mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.