Breaking News
light_mode
Trending Tags

Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan

  • account_circle Bandi
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 58
Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan

Petani perempuan di Desa Soso, Kabupaten Blitar kini miliki sertipikat tanah.

πŸ“° Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan

NEWS PUBLIK, BLITAR –Β Reforma Agraria Desa Soso menjadi titik balik penting bagi kehidupan petani perempuan di Kabupaten Blitar. Program yang diinisiasi pemerintah ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih nyata bagi keluarga petani.

Memiliki tanah kini bukan lagi sekadar harapan. Bagi para perempuan petani di Desa Soso, kepemilikan lahan yang sah telah menjadi fondasi untuk memperbaiki taraf hidup, meningkatkan pendapatan, hingga memastikan pendidikan anak-anak mereka tetap berjalan.

Perjalanan panjang Reforma Agraria Desa Soso tidak lepas dari konflik agraria yang sempat membelit wilayah tersebut. Sejak tahun 2012, masyarakat Desa Soso menghadapi sengketa lahan berkepanjangan dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah desa.

Patma (55), seorang petani perempuan, menjadi saksi sekaligus pelaku dalam perjuangan mempertahankan lahan. Ia mengingat betul bagaimana ketakutan selalu menghantui setiap kali hendak bercocok tanam.

β€œDulu kalau mau nanam itu takut. Tapi kalau tidak nanam, gimana kita butuh makan,” ungkap Patma saat ditemui di Desa Soso.

Situasi berubah drastis pada 2022, ketika program Reforma Agraria yang diusung Kementerian ATR/BPN mulai dijalankan. Melalui program tersebut, lahan yang sebelumnya tidak memiliki kepastian hukum akhirnya resmi menjadi milik masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare kepada Patma dan 527 keluarga lainnya sebagai penerima Sertipikat Hak Milik.

β€œSekarang, setelah Reforma Agraria kan sudah di redistribusi tanahnya, ya pasti lebih aman, lebih tenang,” ujar Patma.

Dengan kepemilikan tanah yang sah, rasa aman pun tumbuh. Petani kini tidak lagi dihantui ketidakpastian saat mengelola lahan.

Dampak Reforma Agraria Desa Soso tidak hanya berhenti pada aspek legalitas. Perempuan kini memiliki posisi yang lebih kuat dalam pengelolaan lahan dan pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

Indra (32), petani perempuan lainnya, merasakan perubahan signifikan setelah memiliki sertipikat tanah atas namanya sendiri.

β€œApalagi sertipikat sudah atas nama sendiri. Jadi kan kita merasa bangga, lebih percaya diri,” tuturnya.

Kepastian hukum ini memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih bebas menentukan jenis tanaman, mengatur strategi produksi, hingga merencanakan masa depan keluarga secara lebih matang.

Tak hanya itu, perubahan juga tampak dari sisi ekonomi. Warga mulai memanfaatkan lahan secara optimal, salah satunya dengan menanam jagung sebagai komoditas unggulan.

Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, petani mendapatkan dukungan berupa bibit unggul, pendampingan teknis, hingga akses pasar yang lebih luas.

Harga jual jagung pun meningkat signifikan, berkisar antara Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram.

Hasilnya, dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai sekitar Rp9 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, di mana jagung lokal hanya menghasilkan sekitar Rp4 hingga Rp5 juta.

β€œKalau hasilnya meningkat sudah pasti bahagia, senang,” ungkap Indra.

Peningkatan pendapatan ini membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga pembiayaan pendidikan anak.

Meski telah berkontribusi besar di sektor pertanian, perempuan di Desa Soso tetap menjalankan peran domestik mereka. Sepulang dari kebun, mereka masih harus mengurus rumah tangga, memasak, hingga merawat anak.

Beban ganda ini tidak menyurutkan semangat mereka. Justru, gotong royong antaranggota keluarga dan kelompok tani menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan.

Reforma Agraria Desa Soso kini bukan sekadar program redistribusi tanah. Lebih dari itu, program ini menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan perempuan di sektor pertanian.

Dengan kepastian hukum dan peningkatan hasil produksi, perempuan Desa Soso tidak hanya menjadi penopang keluarga, tetapi juga motor penggerak kesejahteraan desa.

Reforma Agraria telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk tumbuh lebih berdaya, mandiri, dan optimistis menatap masa depan yang lebih pasti.

  • Penulis: Bandi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laka Lantas di Karawang, Polres Lakukan Penanganan Awal dan Olah TKP

    Laka Lantas di Karawang, Polres Lakukan Penanganan Awal dan Olah TKP

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | KARAWANG – Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan menyampaikan bahwa jajaran Polres Karawang, khususnya personel Pamapta dan Unit Gakkum Satlantas, telah melakukan penanganan awal terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Karawang. Peristiwa laka lantas tersebut terjadi pada Minggu (8/2/2026) sekitar pukul […]

  • Langkah Berani PTPN IV, Sulap Bangunan Tak Terpakai Jadi Pabrik Kopi Kelas Dunia

    Langkah Berani PTPN IV, Sulap Bangunan Tak Terpakai Jadi Pabrik Kopi Kelas Dunia

    • 0Komentar

    πŸ“° Transformasi Hijau, PTPN IV Regional 4 Manfaatkan Aset Bekas Rumah Sakit Jadi Pabrik Kopi Berkelas Ekspor NEWS PUBLIK, Kerinci – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 4 Jambi–Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya terhadap program hilirisasi komoditas unggulan nasional. Kali ini, perusahaan pelat merah tersebut mengonversi bekas bangunan rumah sakit di kawasan Kayu Aro, Kabupaten […]

  • Kinerja Terukur dan Dampak Nyata: Mengapa Al Haris Disebut sebagai Salah Satu Gubernur Paling Efektif di Indonesia Tahun 2025

    Kinerja Terukur dan Dampak Nyata: Mengapa Al Haris Disebut sebagai Salah Satu Gubernur Paling Efektif di Indonesia Tahun 2025

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI β€” Dalam studi kebijakan publik kontemporer, keberhasilan kepala daerah tidak lagi diukur semata melalui banyaknya penghargaan, melainkan melalui keterhubungan yang jelas antara kebijakan publik, capaian indikator, dan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai outcome-based governance. Pendekatan tersebut semakin relevan pada 2025, ketika hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghadapi […]

  • Pelabuhan Muara Jambi: Makna Historis dan Kesiapan Daerah

    Pelabuhan Muara Jambi: Makna Historis dan Kesiapan Daerah

    • 0Komentar

    Oleh: Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.Pd. (Guru Besar UIN STS Jambi) Historis Pelabuhan Muara Jambi sebagai Dermaga Dunia Pelabuhan Muara Jambi memiliki akar sejarah panjang yang merekam kejayaan perdagangan maritim masa lalu. Pada abad ke-11 hingga ke-13, wilayah ini menjadi dermaga penting Kerajaan Melayu dan Sriwijaya, pusat aktivitas ekonomi yang terhubung dengan India, Tiongkok, dan […]

  • Batubara Serobot Ruang Hijau, Proyek PT SAS Disebut Ilegal: Wali Kota Jambi Diuji, Berani Tegakkan RTRW atau Tidak

    Batubara Serobot Ruang Hijau, Proyek PT SAS Disebut Ilegal: Wali Kota Jambi Diuji, Berani Tegakkan RTRW atau Tidak

    • 1Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI β€” Aroma pelanggaran tata ruang kembali menguat di jantung Kota Jambi. Rencana pembangunan stockpile dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) batubara milik PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, dinilai bukan sekadar bermasalah, tetapi mengancam fondasi hukum, lingkungan, dan keselamatan publik. Kasus ini kini menjadi sorotan serius […]

  • Arah Kebijakan Pembangunan Jambi yang Inklusif dan Berkelanjutan: Tinjauan Politik Hukum dan Administrasi Publik

    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAMBI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN: Tinjauan Politik Hukum dan Administrasi Publik

    • 0Komentar

    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAMBI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN (Tinjauan Politik Hukum dan Administrasi Publik) Opini Hukum dan Politik Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Advokat & LBH NADI) Pendahuluan Kebijakan pembangunan daerah dalam konteks negara hukum tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip good governance, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap […]

expand_less