“TINDAK TEGAS GENG MOTOR JAMBI”, Pemprov dan Forkopimda Sepakat Bergerak

NEWS PUBLIK | JAMBI – Tindak Tegas Geng Motor Jambi menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghadapi maraknya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok berandalan bermotor. Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026).

Rapat lintas sektoral itu dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, para bupati dan wali kota, unsur TNI, instansi terkait, tokoh agama, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta menyepakati deklarasi bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi“ sebagai bentuk komitmen memberantas aksi kelompok bermotor yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindak Tegas Geng Motor Jambi Disertai Pembinaan Pelajar

Gubernur Al Haris menegaskan penanganan geng motor tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan solusi melalui pembinaan, terutama bagi pelaku yang masih berstatus pelajar.

Ia meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh pelajar yang terlibat dalam kelompok geng motor. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan pembinaan melalui program Sekolah Rakyat agar mereka dapat kembali menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan sosial yang lebih baik.

“Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak-anak geng bermotor yang ada di Jambi. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pembinaan melalui program Sekolah Rakyat,” ujar Al Haris.

Menurut Gubernur, sebagian pelaku berasal dari keluarga yang mengalami persoalan sosial, termasuk kondisi broken home. Karena itu, pembinaan dinilai menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai keterlibatan remaja dalam aksi kekerasan jalanan.

Ia mencontohkan, beberapa anak yang sebelumnya bermasalah kini telah mengikuti program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter dan pendidikan.

“Tidak boleh ada geng motor. Mereka merusak masa depan anak-anak kita dan membahayakan masyarakat. Hari ini kita membangun komitmen bersama, bukan hanya berkolaborasi, tetapi juga berorkestrasi untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.

Penegakan Hukum Dilakukan Secara Tegas dan Berkelanjutan

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan langkah memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi komprehensif terhadap maraknya geng motor di Provinsi Jambi.

Selain memperkuat penegakan hukum, Polda Jambi juga akan mendorong langkah-langkah pembinaan agar energi positif para remaja dapat disalurkan melalui kegiatan yang lebih produktif.

“Kita akan mendiskusikan langkah-langkah hukum yang memiliki payung hukum yang kuat, sekaligus menyiapkan pendekatan pembinaan agar energi besar yang dimiliki anak-anak ini dapat diarahkan ke hal-hal positif,” jelas Kapolda.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah Polda Jambi dalam memberantas aksi geng motor melalui penegakan hukum yang tegas, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, fenomena geng motor di Jambi tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata. Aksi yang melibatkan penggunaan senjata tajam, perusakan fasilitas umum, hingga penyerangan yang menyebabkan korban luka maupun meninggal dunia telah masuk kategori tindak pidana serius.

“Kita tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi berkembangnya tindakan destruktif di Provinsi Jambi. Keamanan masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijaga bersama,” tegas Kajati.

Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat bersepakat memperkuat upaya pencegahan, pembinaan, serta penindakan hukum demi menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Jambi.