Bupati Aep Lantik 63 Pejabat di Lingkungan Pemkab Karawang
- account_circle M. Novicho
- calendar_month Senin, 5 Jan 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK, KARAWANG — Rotasi dan mutasi jabatan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk pengisian jabatan, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan karier aparatur, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.
Penegasan itu disampaikan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Penugasan Tambahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Kegiatan berlangsung di Aula Husni Hamid, Senin (5/1/2026).
Tekankan Jawaban atas Kebutuhan Masyarakat
Dalam arahannya, Bupati Aep menekankan bahwa pejabat yang telah disumpah dan dilantik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang secara nyata dan terukur.
Ia meminta seluruh pejabat bekerja lebih responsif, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Hari ini kita harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang,” tegas Bupati Aep.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang melantik 63 pejabat, yang terdiri dari 26 Jabatan Administrator, 35 Jabatan Pengawas, 1 Kepala Puskesmas, serta 1 Koordinator Wilayah (Korwil).
Pelantikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan keluarnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sebelumnya, pada 31 Desember 2025, Pemkab Karawang juga telah melantik 216 pejabat.
Tindak Lanjut Efisiensi dan Perampingan SOTK
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sebagai respons kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan evaluasi perangkat daerah sekaligus perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Kebijakan perampingan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
- Penulis: M. Novicho
- Editor: NEWS PUBLIK
