Harga LPG 12 Kg Naik, DPRD Jambi Minta Langkah Cepat Pemerintah
- account_circle Jasiar
- calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | JAMBI – Harga LPG 12 Kg yang mengalami kenaikan menuai perhatian serius dari DPRD Provinsi Jambi. Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengatakan kenaikan harga LPG 12 kilogram harus segera direspons secara serius oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan agar dampaknya tidak semakin meluas.
Menurutnya, kenaikan harga energi berpotensi memicu efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari meningkatnya biaya hidup hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Meskipun ini kategori nonsubsidi, pengguna utamanya adalah masyarakat menengah dan pelaku usaha kecil. Jika terus naik, ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang juga fluktuatif,” ujar Ivan Wirata.
Harga LPG 12 Kg Dikhawatirkan Picu Peralihan ke Gas Subsidi
Ivan menilai kenaikan harga LPG 12 kilogram juga berpotensi mendorong masyarakat beralih menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi.
Jika kondisi tersebut terjadi secara masif, menurutnya, ketersediaan gas subsidi dapat terganggu dan berisiko tidak lagi tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
“Kalau harga 12 kg semakin tinggi, sangat mungkin masyarakat beralih ke gas 3 kg. Ini berbahaya jika tidak dikendalikan, karena bisa mengganggu ketersediaan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah bersama aparat terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram, sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan seperti praktik pengoplosan yang kerap muncul akibat perbedaan harga antara gas subsidi dan nonsubsidi.
DPRD Dorong Operasi Pasar dan Perlindungan UMKM
Selain pengawasan distribusi, Ivan Wirata juga mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pertamina untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG di lapangan.
Menurutnya, operasi pasar perlu dilakukan apabila ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.
Ia juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga LPG 12 kilogram, apakah dipengaruhi oleh harga kontrak LPG internasional seperti CP Aramco atau faktor distribusi dan logistik.
“Kita juga minta ada transparansi kepada publik terkait alasan kenaikan harga ini. Apakah dipengaruhi harga kontrak LPG dunia seperti CP Aramco atau karena faktor distribusi dan logistik. Ini penting agar masyarakat tidak berspekulasi,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD Provinsi Jambi juga menyoroti perlunya kebijakan yang melindungi pelaku UMKM yang bergantung pada LPG 12 kilogram sebagai sumber energi utama.
Ivan menilai tanpa adanya dukungan pemerintah, kenaikan harga gas berpotensi memaksa pelaku usaha menaikkan harga produk, terutama di sektor kuliner, yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi daerah.
“Pemerintah perlu memikirkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM. Jangan sampai mereka terpaksa menaikkan harga jual yang akhirnya membebani masyarakat luas,” pungkasnya.
DPRD Provinsi Jambi berharap pemerintah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi serta menghadirkan kebijakan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah kenaikan harga energi.
- Penulis: Jasiar
