Breaking News
light_mode
Trending Tags

EVALUASI DAPUR SPPG BGN: Langkah Tegas Pastikan Kualitas Gizi Anak di Karawang

  • account_circle M. Novicho
  • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
EVALUASI DAPUR SPPG BGN: Langkah Tegas Pastikan Kualitas Gizi Anak di Karawang

Bupati Aer memberikan sambutan saat Kegiatan evaluasi dapur SPPG BGN.

NEWS PUBLIK | KARAWANG – Evaluasi dapur SPPG BGN menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan kualitas program pemenuhan gizi berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan pengarahan dan evaluasi pelaksanaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 1.006 peserta yang terdiri dari 414 kepala satuan pelaksana (Kasatpel), 178 yayasan, 414 mitra, serta 39 undangan. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Evaluasi Dapur SPPG BGN Tekankan Pengawasan Ketat dan Standar Higiene

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayuda, menegaskan bahwa pengawasan terhadap operasional dapur SPPG harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh.

Ia menekankan bahwa standar kebersihan, kualitas makanan, hingga tata kelola distribusi harus dijaga dengan baik agar program benar-benar berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Pengawasan ketat diperlukan agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata,” tegasnya dalam pemaparan.

Langkah ini menjadi krusial mengingat dapur SPPG merupakan ujung tombak dalam penyediaan makanan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak usia sekolah.

Ribuan Dapur SPPG di Jabar, Karawang Capai 214 Unit

Secara keseluruhan, jumlah SPPG di wilayah Jawa Barat mencapai 5.961 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Karawang memiliki 214 unit dapur SPPG, sementara Kabupaten Purwakarta sebanyak 130 unit.

Khusus di Karawang, sebanyak 84 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.

Keberadaan sertifikasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga standar kesehatan dan keselamatan pangan dalam program pemenuhan gizi.

EVALUASI DAPUR SPPG BGN: Langkah Tegas Pastikan Kualitas Gizi Anak di Karawang

Bupati Karawang Siap Tindaklanjuti Arahan BGN

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima arahan yang jelas dan komprehensif dari pihak BGN terkait langkah-langkah yang harus dilakukan di lapangan.

Kami telah menerima arahan yang sangat luar biasa dari Bapak Deputi. Sudah jelas alur-alur yang perlu kami laksanakan di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi program SPPG agar semakin tepat sasaran dan berkualitas.

EVALUASI DAPUR SPPG BGN: Langkah Tegas Pastikan Kualitas Gizi Anak di Karawang

Standar Ketat Dapur SPPG Jadi Kunci Jamin Gizi Anak

Evaluasi dapur SPPG BGN tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi.

Dengan penerapan standar ketat, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan, diharapkan program ini mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kekurangan gizi, terutama pada anak-anak.

Pemerintah daerah pun diharapkan terus meningkatkan pengawasan serta memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.

  • Penulis: M. Novicho

Rekomendasi Untuk Anda

  • SE TPP ASN Jambi 2026 Picu Polemik, Sakit dan Cuti Ikut Dipotong 3 Persen

    SE TPP ASN Jambi 2026 Picu Polemik, Sakit dan Cuti Ikut Dipotong 3 Persen

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | JAMBI – Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2026 menjadi perbincangan hangat. Surat Edaran (SE) yang mengatur mekanisme pemberian TPP tersebut memicu polemik karena memuat ketentuan pemotongan penghasilan bagi pegawai yang tidak masuk kerja, termasuk karena cuti maupun sakit. Dokumen yang beredar luas […]

  • Tangisan Ibu Lawan Kekuasaan! Demi Hak Asuh Anak

    Tangisan Ibu Lawan Kekuasaan! Demi Hak Asuh Anak

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jambi  – Pertemuan mediasi antara Winda Irzalina dan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PKS, Rendra Ramadhan Usman, kembali tak membuahkan hasil. Agenda yang difasilitasi di Mapolda Jambi pada Senin (14/7) itu masih belum menyelesaikan konflik utama: hak asuh anak mereka. Dalam sesi mediasi, kuasa hukum Rendra menawarkan pola pengasuhan yang dianggap tak […]

  • Safari Ramadhan di Tanjab Timur, Wagub Sani Serahkan Bantuan Stunting, CSR Hingga BAZNAS

    Safari Ramadhan di Tanjab Timur, Wagub Sani Serahkan Bantuan Stunting, CSR Hingga BAZNAS

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | Tanjung Jabung Timur – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I melaksanakan Safari Ramadhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari dan Wakil Bupati Muslimin Tanja, serta dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung […]

  • Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD

    Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD

    • 1Komentar

    Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Dalam perspektif kebijakan ekonomi politik fiscal, terdapat kecenderungan untuk mengalami fiscal illusion, yakni ketika penataan kelembagaan dan penguatan disiplin anggaran dipersepsikan sebagai penyelesaian substantif atas persoalan. Pendekatan ini kerap mengabaikan adanya structural imbalance dalam […]

  • Gubernur Al Haris: Pengambilan Keputusan 4 Ranperda Tunjukkan Komitmen Pembangunan Provinsi Jambi

    Gubernur Al Haris: Pengambilan Keputusan 4 Ranperda Tunjukkan Komitmen Pembangunan Provinsi Jambi

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menunjukkan dukungan kuat terhadap penyusunan 4 (empat) Ranperda inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Pengarustamaan Gender, Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jambi Indoguna Internasional menjadi PT. Jambi Indoguna Internasional (Perseroda) dan Ranperda […]

  • Sosialisasi HKI Karawang 2026, Disparpora Dorong Perlindungan Karya Ekraf

    Sosialisasi HKI Karawang 2026, Disparpora Dorong Perlindungan Karya Ekraf

    • 1Komentar

    NEWS PUBLIK | Karawang – Sosialisasi HKI Karawang 2026 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum para pelaku ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karawang melalui Bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf) menggelar kegiatan sosialisasi dan implementasi pendaftaran serta pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pengusaha ekraf di wilayah tersebut. Kegiatan ini bertujuan […]

expand_less