Breaking News
Trending Tags

Kematian Dokter Internship Myta Aprillia Azmi, DPRD Jambi Desak Audit RSUD

  • account_circle Jasiar
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • print Cetak

Dokter Internship Meninggal, DPRD Jambi Desak Audit RSUD KH Daud Arif

NEWS PUBLIK | JAMBI – Kematian Dokter Internship Myta Aprillia Azmi mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Jambi. Lembaga legislatif tersebut mendesak dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap sistem kerja tenaga medis, khususnya di RSUD KH Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tempat almarhumah menjalani program internship.

Desakan itu muncul setelah wafatnya dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tersebut memicu keprihatinan luas, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi kerja dokter internship di fasilitas pelayanan kesehatan.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Myta Aprillia Azmi yang wafat pada Jumat, 1 Mei 2026, setelah sempat menjalani perawatan intensif di RS Mohammad Hoesin Palembang.

Atas nama pribadi dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi, saya menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya. Ini adalah kehilangan besar bagi dunia kesehatan kita,” ujar Ivan, Minggu (3/5/2026).

Kematian Dokter Internship Myta Aprillia Azmi Harus Diusut Transparan

Di balik duka tersebut, Ivan menilai kasus ini tidak boleh dipandang sebagai musibah semata. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius yang harus direspons melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja tenaga medis.

DPRD Provinsi Jambi meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jambi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan audit investigasi secara transparan dan menyeluruh.

Langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut atas surat keprihatinan dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menyoroti kondisi kerja dokter internship.

Kami meminta audit dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jika benar ada pelanggaran, harus ada evaluasi dan perbaikan sistem,” tegas Ivan.

DPRD Minta Perlindungan Dokter Internship Diperkuat

Ivan menegaskan, perlindungan terhadap dokter internship harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, jam kerja, sistem supervisi, beban tugas, hingga lingkungan kerja wajib diawasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejadian ini adalah sinyal keras bagi kita semua. Hak-hak dokter internship harus dipastikan berjalan dengan baik,” katanya.

Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap kesejahteraan tenaga medis di Indonesia. Beban kerja yang tinggi, jam kerja panjang, hingga dugaan lemahnya pengawasan menjadi isu yang terus berulang dalam dunia kesehatan.

Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan pihak terkait agar evaluasi terhadap sistem kerja tenaga medis benar-benar dilakukan. Harapannya, tragedi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

  • Penulis: Jasiar

Rekomendasi Untuk Anda

  • ADAT LAMPUNG SAI BATIN MARGA BUAY NYATA TIDAK BISA DI PERJUAL BELIKAN

    ADAT LAMPUNG SAI BATIN MARGA BUAY NYATA TIDAK BISA DI PERJUAL BELIKAN

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Tanggamus — Dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan adat Lampung Sai Batin, Marga Buay Nyata secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanggamus, yang ditujukan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim, dan Kapolres Tanggamus. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Tim Adat Marga Buay Nyata, Zuherman […]

  • Panas! Massa Desak Polda Jambi Tuntaskan Dugaan Korupsi DAK Fisik SMK Disdik Provinsi Jambi

    Panas! Massa Desak Polda Jambi Tuntaskan Dugaan Korupsi DAK Fisik SMK Disdik Provinsi Jambi

    • 1Komentar

    📰 Aliansi Bersatu Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah Geruduk Mapolda Jambi, Desak Usut Dugaan Korupsi DAK Fisik SMK Disdik Provinsi Jambi NEWS PUBLIK, Jambi — Gelombang tuntutan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali memanas. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah menggelar aksi unjuk rasa […]

  • Gubernur Al Haris Harap Undang-Undang Yang Direvisi Berpihak Kepada Guru

    Gubernur Al Haris Harap Undang-Undang Yang Direvisi Berpihak Kepada Guru

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH mengharapkan, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 yang direvisi berpihak kepada para guru, sebab guru pelaku utama dilapangan, regulasi yang benar-benar bisa mengatasi kelemahan dan kekurangan tata kelola pendidikan kita selama ini, dan bisa mendorong penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi, demikian […]

  • HUT ke-69 Jambi, Gubernur Al Haris Maestro Seni dan Warisan Budaya

    HUT ke-69 Jambi, Gubernur Al Haris Maestro Seni dan Warisan Budaya

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Malam Keagungan Melayu 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi. Pada momentum tersebut, Pemprov Jambi menganugerahkan Penghargaan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) serta Anugerah Maestro Seni Tradisi kepada para pelaku budaya yang dinilai berjasa menjaga dan melestarikan kebudayaan Melayu Jambi. Kegiatan yang mengusung tema […]

  • RDPU Komisi IV DPRD Batam bahas Yayasan Djuwita Prakarsa

    Komisi IV DPRD Kota Batam Gelar RDPU Bahas Dugaan Legalitas KB Yayasan Djuwita Prakarsa

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | BATAM – Komisi IV DPRD Kota Batam menjadwalkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas dugaan ketidaksesuaian administrasi dan legalitas penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB/Playgroup) Yayasan Djuwita Prakarsa Kota Batam. RDPU tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam. Agenda […]

  • Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun 2026 di Karawang

    “Proaktif Sebelum Viral, Bekerja Lebih Cepat dan Tepat Sebelum Terlambat”, Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun 2026 Karawang

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun 2026 dengan mengusung semangat “Proaktif Sebelum Viral, Bekerja Lebih Cepat dan Tepat Sebelum Terlambat”. Kegiatan tersebut menjadi langkah serius pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di tengah meningkatnya kasus kekerasan […]

expand_less