Breaking News
Trending Tags

Raih Opini WTP Ke-13 Berturut-turut, Gubernur Al Haris: Pemprov Jambi Komitmen Tata Keuangan Dengan Baik

  • account_circle News Publik
  • calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
  • print Cetak

Raih Opini WTP Ke-13 Berturut-turut, Gubernur Al Haris: Pemprov Jambi Komitmen Tata Keuangan Dengan Baik

NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen akan memperbaiki setem yang lebih baik lagi, dan akan memperbaiki atas laporan keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar. Hal tersebut dikemukakan Gubernur saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (04/07/2025).

Adapun Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk tahun 2024 ini merupakan yang ke-13 kali secara berturut-turut diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya pada hari ini. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jambi beserta Tim Auditor yang telah melakukan pemeriksaan sesuai aturan,” ucap Gubernur Al Haris.

“Dapat kita pahami bersama bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk itu mari kita maknai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai suatu wujud evaluasi untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik dan bersih,” lanjutnya.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga mengucapkan terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. “Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun kami sadar bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, namun yang terpenting adalah setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan walaupun satu sen wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola secara transparan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Gubernur Al Haris.

“Semoga opini yang didapat saat ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi kami Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang. Terhadap beberapa kelemahan yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, saya tugaskan kepada Inspektur Provinsi Jambi untuk mengkoordinasikannya kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Jambi,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga mengingatkan beberapa OPD tentang adanya temuan agar segera ditindak lanjuti. “Terhadap temuan, saya minta Inspektur Provinsi Jambi melakukan Identifikasi terhadap temuan yang berulang dan segera lakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah dan menindaklanjuti secara berkala temuan tersebut. Hal ini penting agar proses penyelesaian kerugian daerah dilingkup Provinsi Jambi dapat segera terselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat mengemukakan, berdasarkan pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengembalian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024.

“Pencapaian ini menandai keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kali secara berturut-turut,” kata Widhi.

“Setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sehingga terhitung hari ini sampai 60 hari kedepan kami menunggu penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK,” tambahnya.

Pada rapat paripurna ini juga dilakukan penandatangan berita acara dan penyerahan LHP BPK. Widhi Widayat menyerahkan LHP kepada Gubernur Jambi Al Haris dan juga Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz.

Turut hadir juga dalam rapat paripurna ini Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I beserta para kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Harun Al Rasyid, Sobirin/Video: Harun Al Rasyid)

  • Penulis: News Publik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Langsung Praktek di Lapangan, CPNS Lapas Pekanbaru Mulai Dilibatkan Dalam Razia Kamar Hunian Warga Binaan

    Langsung Praktek di Lapangan, CPNS Lapas Pekanbaru Mulai Dilibatkan Dalam Razia Kamar Hunian Warga Binaan

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Pekanbaru, – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru kembali menggelar razia kamar hunian warga binaan. Berbeda dari biasanya, kali ini kegiatan razia dan penggeledahan kamar hunian warga binaan melibatkan 8 (delapan) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Ini merupakan bentuk komitmen melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri […]

  • Memaknai Program Safari Subuh Pemerintah

    Memaknai Program Safari Subuh Pemerintah

    • 0Komentar

    Safari Subuh, Simbol Hadirnya Pemimpin dalam Sunyi Subuh

  • Hak Publik Mengingat

    Hak Publik Mengingat, Bukan Menghukum Tanpa Akhir

    • 0Komentar

    Hak Publik Mengingat, Bukan Menghukum Tanpa Akhir Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Demokrasi membutuhkan ingatan. Masyarakat berhak mengetahui rekam jejak para pejabat publik, tokoh masyarakat, maupun individu yang pernah terlibat dalam persoalan hukum. Ingatan publik merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan […]

  • Sekda Sudirman Lepas Kontingen BAPOMI ke POMNAS XIX Jawa Tengah

    Sekda Sudirman Lepas Kontingen BAPOMI ke POMNAS XIX Jawa Tengah

    • 0Komentar

    📰 Sekda Sudirman Lepas Kontingen BAPOMI ke POMNAS XIX Jawa Tengah NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH., MH., secara resmi melepas Kontingen Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Jambi untuk berlaga di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX Tahun 2025. Ajang bergengsi tingkat nasional ini […]

  • Wagub Sani Pimpin Gotong Royong Massal Gerakan Indonesia ASRI di Danau Sipin

    Wagub Sani Pimpin Gotong Royong Massal Gerakan Indonesia ASRI di Danau Sipin

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Gotong Royong Massal dalam rangka menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), yang dipusatkan di kawasan wisata Danau Sipin, Sabtu (14/02/2026) pagi. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, didampingi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di […]

  • Mahasiswa Karawang nyatakan mosi tidak percaya kepada Pemkab Karawang dalam RDP DPRD.

    Kecewa Pimpinan Daerah Tak Hadir, Aliansi Cipayung Plus Karawang Tinggalkan Forum RDP

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | KARAWANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Karawang menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karawang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Selasa (2/6/2026). Kekecewaan mahasiswa dipicu oleh ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah […]

expand_less